Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Batusangkar

ZONA INTEGRITAS PA BATUSANGKAR

Pengadilan Agama Batusangkar merupakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Berkomitmen Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dalam Melayani (WBBM)

Program Prioritas Badilag

Program Prioritas Ditjen Badilag Tahun 2026

APLIKASI E-COURT

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara Secara Online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukkan dengan saluran elektronik.

Klik Disini untuk Mengunjungi E court

APLIKASI EAC

merupakan aplikasi resmi Mahkamah Agung RI untuk menerbitkan dan mengunduh Akta Cerai serta Salinan Putusan secara digital

Klik Disini untuk Mengunjungi EAC

Pengajuan Gugatan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri. klik disini Pengajuan Gugatan Mandiri

Klik Disini untuk pembuatan Gugatan/permohonan

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Klik Disini untuk Melakukan Pengaduan Melalui SIWAS

BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Kolaboratif, Adaptif, Loyal

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB | Media Informasi dan Transparansi Peradilan

Banner ZI

Program Prioritas 2026 2 1 1

Kini Aplikasi E PANTAS 1

Alur Ecourt

Berita PA Batusangkar

Tingkatkan Kualitas Penyelesaian dan Administrasi Perkara, PA Batusangkar Gelar Monev Implementasi SIPP dan e-Court

PA Batusangkar Terima Sejumlah Penghargaan serta Penghargaan Atas Leadhership Excellence dari PTA Padang Dalam Rakerda Tahun 2026

Pimpinan Pengadilan Agama Batusangkar mengikuti Rapat Kerja Daerah se-Wilayah PTA Padang Tahun 2026

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR MENGADAKAN KEGIATAN PUBLIC CAMPAIGN

PA BATUSANGKAR ADAKAN SOSIALISASI ECOURT, E LITIGASI, EAC, DAN E NANPRO BERSAMA KEMENAG, DISDUKCAPIL, DINSOS, DAN KUA SE KABUPATEN TANAH DATAR

Berita Lainnya

PENGUMUMAN

Pengumuman Lainnya

Hasil survey IKM dan ipk Pengadilan Agama Batusangkar

Hakim Dan Pegawai

Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag

(Ketua)
M Rifai, S.H.I., M.H.I.

(Wakil Ketua)
Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

(Hakim)
Nurul Hikmah, S.Sy., M.H,

(Hakim)
Rosmaleni, S.H.I., M.A.

(Hakim)
Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

(Hakim)
Ahmad Fathoni, S. H.I

(Hakim)
Suherman, S.H., M.H.

(Panitera)
Nurlaila, S.E.I

(Sekretaris)
Replanheroza, S.H.I. M.H

Panmud Hukum
Sri Hani Fadhillah, S.H.I., M.H.

(Panmud Permohonan)
Meridianto, S.H

(Panitera Muda Gugatan)
Yusra Asril, S.Kom

(Kasubag Umum dan Keuangan)
Riski Kusniadi, S.E

( Kasubag PTIP)
AFIF Sha'roni, S.Kom., M.H.

(Kasubag Kepegawaian dan Ortala)
Tefnizar

(Juru Sita)
Vonni Rahmah Ningsih

( Arsiparis Pelaksana Lanjutan)
Fitri Yanti, S.Komp

(Ahli Pertama Pranata Komputer)
Nadatul Khaira Amril

Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan
Putri Monalisa, A.Md

(Penata Layanan Operasional)
Tika, A.Md., A.B

(Klerek - Pengelola Perkara)
Yani Trisna, S.H

(Klerek - Analis Perkara Peradilan)
Azizah Khairatunnisa, S.H

(Klerek - Analis Perkara Peradilan)
Eka Putri, A.Md.A.B

(Arsiparis Pelaksana)
Vien Satriyandi

(Klerek - Pengolah Data dan Informasi)
Waridah

(Klerek - Pengadministrasian Perkantoran)
Rahmat Hidayat, S.H.

(CPNS - Analis Perkara Peradilan)
Rudi Pamuji Hasibuan, S.H.

(CPNS - Analis Perkara Peradilan)
Chairani Dita Pratiwi, S.T.

(CPNS - Teknisi Sarana Prasarana)
Teguh Alwis, A.Md

(CPNS - Dokumentalis Hukum)
Ariska Fadilla, A.Md

(CPNS - Dokumentalis Hukum)
Fadilla Aulia, A.Md

(CPNS - Dokumentalis Hukum)
Syams Resfializ, S.H.I.

(PPPK - Penata Layanan Operasional)
Rahmat Asril, S.H.I.

(PPPK - Penata Layanan Operasional)
Anita Dewi, S.H.I.

(PPPK - Penata Layanan Operasional)
Dicky Satria Perdana, S.Sy.

(PPPK - Penata Layanan Operasional)
Bayu Firmansyah, S.H.

(PPPK - Penata Layanan Operasional)
Ihsanul Fadli

(PPPK - Operator Layanan Operasional)
Dodi Iskandar

(PPPK - Operator Layanan Operasional)
Rita Hartati

(PPPK - Operator Layanan Operasional)
Ilham Wahyudi

(PPPK - Operator Layanan Operasional)
Abra Novendri

(PPPK - Operator Layanan Operasional)
Denof Riyandi

(PPPK - Operator Layanan Operasional)

Informasi Penting

JAM LAYANAN

Pengaduan

Prestasi PA Batusangkar

Predikat Informatif Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
Peringkat 1 Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
Peringkat 3 Nasional Penilaian Kinerja Triwulan Tahun 2024
(Peringkat I Nasional Penilaian Prestasi Kinerja Tahun 2023)
(Peraih WBK Dengan Nilai tertinggi Kelas IB)
(Pemanfaatan Ecourt 100% Tahun 2023)
(Peringkat II Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023)
(Peringkat I Kinerja Mediasi Triwulan II Tahun 2023)
(Juara I Pengelolaan Website)
(Juara III Gugatan Sederhana)
(Penyampaian SPT Tercepat tahun 2023)

Survey Kepuasan Masyarakat

Agenda PA

27: April

Monev Implementasi SIPP dan E-Court

27: April

Monev Implementasi Gugatan Sederhana

27: April

Monev Eksekusi

28: April

Monev Kinerja Kesekretariatan dan Kepaniteraan

29: April

Monev Program Kerja dan Rapat Umum

30: April

Sidang di Luar Gedung dan PTSP Keliling Sungai Tarab

Kotak Saran Online

MoU

Statistik Web

Hari ini

Minggu ini

Bulan ini

Jumlah

3427

16490

139304

3255205

‹ ›

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.