Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personel dan Keuangan Pengadilan
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
2.
Keputusan Sekretaris MA RI No.834/SEK/SK/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
3.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (beserta Lampiran).
4.
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5.
Peraturan Pemerintah RI No.61 Th.2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6.
Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
7.
SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama
8.
Undang-Undang RI No.25 Th.2009 tentang Pelayanan Publik
9
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung da Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
10.
Buku IV Mahkamah Agung No. KMA/080/SK/VIII/2006
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI
1.
Keputusan Sekretaris MA No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
2.
Surat Sekma No.149-1_2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama.
3.
PP No.34 Th.2014 tentang PEROBAHAN PERATURAN GAJI PNS.
4.
UNDANG-UNDANG No.5 Th.2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5.
PP No.21 Th.2014 tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun
6.
SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30 V.7-3 99 - BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
7.
PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun
8.
SK Kabawas Nomor 43_2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
10.
Undang-Undang No.43 Th.1999 tentang Perubahan Atas UU No.8 Th.1974 Pokok-Pokok Kepegawaian
11.
Perma No.3 Th.2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
12.
Peraturan Pemerintah RI No.94 Th.2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
13.
KMA No.210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.
Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang MA RI No. 55/PA/SK/XII tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2023.
2.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
3.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
4.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
5.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
6.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
7.
PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019
8.
PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
9.
Undang-Undang RI No.17 Th.2003 tentang Keuangan Negara
10.
Undang-Undang RI No.1 Th.2004 tentang Perbendaharaan Negara.
11.
Undang-Undang RI No.15 Th.2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
12.
Undang-Undang RI No.17 Th 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Th.1995 tentang Kepabeanan.
13.
PMK RI No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14.
PMK RI No.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
15.
PMK Ri No.178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara.
PEDOMAN LAINNYA
1.
Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
2.
Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3.
Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
4.
Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
5.
Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6.
Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
7.
Undang-Undang RI No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
8.
Perma RI No.1 Th.2017 tentang Perubahan atas Perma No.7 Th 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.